TVRINews, Lampung Timur
Ancaman kerusakan ekosistem di Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Lampung Timur, kian mencapai titik kritis.
Maraknya musibah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berulang setiap tahun serta aktivitas perambahan liar membuat vegetasi di kawasan konservasi tersebut kian tergerus.
Merespons kondisi ini, Tentara Nasional Indonesia (TNI) bersama pemerintah daerah dan pengelola kawasan bergerak cepat mendorong program reboisasi masif sekaligus memperketat sistem pengawasan di wilayah perbatasan.
Kondisi keprihatinan tersebut dikonfirmasi langsung oleh warga lokal desa penyangga, Heri Suseno saat Sosialisasi Kebakaran Hutan dan Lahan oleh Satgas Karhutla Mabes TNI Khusus Wilayah Lampung Timur, di Desa Karang Anyar, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, pada Senin, 7 September 2026.
Salah satu warga yang kerap beraktivitas mencari ikan di sekitar kawasan konservasi ini mengaku terkejut melihat perubahan drastis di interior hutan TNWK yang kini tampak gundul dan didominasi semak belukar.
"Saya dulu sering keluar masuk hutan untuk mencari ikan. Ternyata di tengah hutan itu kondisinya lebih lapang ketimbang kebun di belakang rumah saya. Pohonnya bisa dihitung dengan jari karena mayoritas sudah menjadi semak belukar dan rawa-rawa," ungkap Heri, Senin, 7 September 2026.
Menurut Heri, hilangnya tutupan pohon-pohon besar di area tersebut terutama dipicu oleh bencana kebakaran tahunan yang dipicu cuaca ekstrem saat musim kemarau, serta ulah oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab.
Kerentanan ini makin diperparah oleh maraknya akses masuk ilegal melalui jalur-jalur tidak resmi atau 'jalur tikus'.
Oleh karena itu, Heri mendukung penuh gagasan jajaran TNI untuk membangun pos-pos pemantauan di titik strategis desa penyangga guna memperketat pergerakan keluar-masuk kawasan.
"Saya menyambut baik usulan dari pihak TNI agar disiapkan pos pemantau di setiap desa penyangga TNWK. Akses masuk hutan ini sangat luas dan sering dijangkau melalui jalur-jalur 'tikus' atau jalur bawah, sehingga pengawasan ketat di batas desa memang sangat diperlukan," tegasnya.
Langkah intervensi TNI di TNWK merupakan bagian dari arahan langsung pemerintah pusat.
Ketua Satgas Karhutla Mabes TNI Khusus Area Service Lampung Timur, Brigjen TNI Tommy Arief Susanto, menegaskan bahwa penanganan karhutla kini telah menjadi isu nasional bahkan internasional.
Brigjen Tommy menjelaskan bahwa kerusakan hutan yang terus terjadi dalam kurun 10 tahun terakhir tidak lagi sekadar berdampak pada lingkungan lokal, melainkan sudah mempertaruhkan kredibilitas Indonesia di mata dunia.
"Pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden, menaruh perhatian sangat besar atas Karhutla yang berulang ini. Jika dulu dampaknya lokal, sekarang berita kebakaran menyebar ke mana-mana hingga kredibilitas negara kita dipertaruhkan karena dianggap kurang mampu menanggulanginya," tegas Brigjen Tommy.
Di sisi lain, Brigjen Tommy juga mengingatkan bahwa keberadaan hutan tropis Indonesia, termasuk kawasan TNWK, memegang peran vital sebagai paru-paru dunia bersama Hutan Amazon di Brasil dalam menahan laju pemanasan global (global warming).
Dampak kerusakan vegetasi kini makin terasa nyata melalui ketidakpastian pola musim dan cuaca ekstrem.
"Es di kutub mulai mencair dan musim makin sulit kita prediksi. Tahu-tahu kita bilang kemarau malah hujan, atau sebaliknya hujan tapi kemaraunya sangat panjang. Ini semua teguran bagi kita manusia untuk lebih mensyukuri dan menjaga kelestarian alam," imbaunya.
Guna mengembalikan keasrian dan keamanan kawasan konservasi ini, pemulihan TNWK akan difokuskan pada empat pilar utama.
Langkah pertama adalah pemulihan vegetasi melalui program reboisasi masif tanaman keras lokal untuk menutup area yang telah gundul serta memulihkan fungsi ekosistem alami.
Langkah ini diperkuat dengan pilar pengamanan kawasan melalui pembangunan pos-pos pemantau di setiap desa penyangga, yang bertujuan memutus jalur-jalur 'tikus' dan menekan aktivitas penjarahan hutan secara ilegal.
Selain itu, pilar pencegahan karhutla ditempuh lewat edukasi intensif kepada masyarakat agar tidak lagi membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar, sehingga potensi munculnya titik api (hotspot) baru dapat ditekan sedini mungkin.
"Rangkaian upaya ini akan bermuara pada penguatan sinergi komunitas, di mana kolaborasi aktif antara warga desa penyangga, jajaran TNI, dan pengelola TNWK diandalkan untuk membangun sistem patroli serta pengawasan batas wilayah yang berkelanjutan," tutupnya.
