TVRINews, Lampung
Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) RI, Ahmad Riza Patria, memberikan apresiasi atas keberhasilan Provinsi Lampung dalam menurunkan prevalensi stunting hingga menyentuh angka 15,9 persen.
Capaian tersebut dinilai membanggakan karena berada di bawah rata-rata prevalensi stunting nasional yang tercatat sebesar 19,8 persen berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024.
Ahmad Riza Patria menilai, meski capaian tersebut patut diapresiasi, upaya percepatan penurunan stunting masih membutuhkan kerja keras, kolaborasi, serta komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat hingga tingkat desa.
“Kami mengapresiasi capaian Provinsi Lampung yang berhasil menurunkan prevalensi stunting hingga 15,9 persen. Namun, upaya ini tidak boleh berhenti. Diperlukan kerja sama dan komitmen seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga pemerintah desa,” ujar Ahmad Riza Patria, dikutip Jumat, 13 November 2026.
Menurutnya, persoalan stunting tidak sekadar berkaitan dengan tinggi badan anak, melainkan turut memengaruhi perkembangan otak, kecerdasan, kesehatan, produktivitas, hingga kualitas sumber daya manusia di masa depan.
Untuk mempercepat penurunan angka stunting, ia menekankan tiga langkah utama yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah dan pemerintah desa. Pertama, memperkuat kepemimpinan serta komitmen kepala desa dalam memetakan kondisi warganya, terutama keluarga berisiko stunting, ibu hamil yang membutuhkan pendampingan, serta anak-anak yang memerlukan perhatian khusus.
Kedua, mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa untuk mendongkrak kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, memperkuat kapasitas kader serta pendamping di lapangan, mulai dari Kader Pembangunan Manusia, Tim Pendamping Keluarga, kader Posyandu, hingga tenaga pendamping profesional.
“Kepala desa harus memahami kondisi masyarakatnya, mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa, serta memastikan kader dan pendamping keluarga bekerja secara maksimal. Dengan begitu, penanganan stunting dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah daerah diminta meningkatkan implementasi dan pemanfaatan data hingga ke tingkat desa. Pemantauan berkala dinilai krusial guna memastikan program pencegahan maupun penanganan berjalan efektif serta menghasilkan dampak nyata di lapangan.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam penanganan stunting yang menjadi salah satu prioritas nasional.
Ia memaparkan, pemerintah pusat menargetkan prevalensi stunting nasional turun menjadi 14,2 persen pada 2029. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mematok target penurunan yang lebih ambisius, yakni sebesar 10,83 persen pada tahun yang sama.
“Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mencapai target penurunan stunting sebesar 10,83 persen pada 2029. Kami optimistis target tersebut dapat dicapai melalui sinergi dan dukungan seluruh pihak,” kata Jihan Nurlela.
Jihan meyakini target tersebut dapat terealisasi melalui penguatan sistem penanganan yang sudah berjalan serta dukungan penuh dari pemerintah pusat. Hasil rapat koordinasi ini akan segera ditindaklanjuti bersama pemerintah kabupaten dan kota, terutama di lima kabupaten yang menjadi fokus utama percepatan penurunan stunting di Lampung.
“Hasil rapat koordinasi ini akan segera kami tindak lanjuti bersama pemerintah kabupaten dan kota, khususnya di lima kabupaten yang menjadi fokus percepatan penurunan stunting. Harapannya, setiap program dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tambahnya.
Melalui penguatan koordinasi lintas sektor, optimalisasi Dana Desa, serta peningkatan peran kader dan pendamping keluarga, upaya percepatan penurunan stunting di Provinsi Lampung diharapkan berjalan semakin terarah dan berkelanjutan.
