TVRINews, Lampung Timur
Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) kembali melaksanakan Gerakan Tanam Serempak pada Jumat, 21 Agustus 2026. "Kegiatan ini sebagai upaya meningkatkan indeks pertanaman (IP), memperluas areal tanam, dan memperkuat produksi pangan nasional.
Kegiatan dipusatkan di Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan dilaksanakan serempak di 25 provinsi pada lokasi Optimalisasi Lahan (Oplah) Tahun 2024 dan 2025 serta lahan Cetak Sawah Rakyat (CSR) Tahun 2025.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala BPPSDMP Idha Widi Arsanti, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Tin Latifah, Kepala Balai Pelatihan Pertanian Lampung Adi Destriadi, Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung Endro Gunawan, serta jajaran pemerintah daerah dan insan pertanian dari 25 provinsi.
Kepala BPPSDMP Idha Widi Arsanti mengatakan Gerakan Tanam Serempak bukan sekadar seremoni, melainkan gerakan nasional untuk meningkatkan IP, memperluas areal tanam, dan mempercepat produksi pangan melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri, penyuluh pertanian, Brigade Pangan, dan petani.
“Percepatan tanam harus terus dijaga dengan pengawalan yang kuat. Penyuluh pertanian bersama petani menjadi ujung tombak untuk memastikan lahan yang sudah siap dapat segera ditanami dan menghasilkan produksi yang optimal,” kata Arsanti, Jumat, 21 Agustus 2026.
Menurut Arsanti, lahan hasil Oplah dan CSR yang telah dibuka harus segera dimanfaatkan untuk meningkatkan IP dari satu menjadi dua bahkan tiga kali tanam.
Berdasarkan realisasi tanam periode Oktober 2025 hingga 19 Agustus 2026, luas tanam pada lokasi Oplah 2024 telah mencapai 605.130,16 hektare dengan IP 1,74. Sementara Oplah 2025 mencapai 772.939,12 hektare dengan IP 1,76, sedangkan CSR 2025 telah tertanami seluas 66.157,78 hektare dengan IP 1,12.
Arsanti mengatakan, percepatan tanam juga diperkuat melalui program pompanisasi untuk menghadapi potensi El Nino. Pemerintah mendorong pemanfaatan lahan secara maksimal, sementara penyuluh berperan memastikan petani memperoleh informasi terkait teknologi budidaya, iklim, cuaca, hama, dan penyakit tanaman secara cepat dan tepat.
Ia juga menekankan pentingnya konsolidasi lahan oleh Brigade Pangan agar pengelolaan usaha tani lebih efisien. Dengan hamparan yang lebih luas, pemanfaatan alat dan mesin pertanian dapat dioptimalkan, biaya produksi ditekan, waktu tanam dipersingkat, dan produktivitas meningkat.
Arsanti menambahkan, percepatan penanganan kekeringan harus dilakukan secara terencana. Selain pemetaan potensi sumber air dan penguatan program pompanisasi, penyuluh pertanian juga diminta segera menyusun Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) sebagai dasar percepatan pelaksanaan program di lapangan.
Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Tin Latifah, menegaskan bahwa penguatan peran penyuluh menjadi kunci dalam mendorong peningkatan produksi pangan nasional. Salah satu upaya yang terus didorong adalah penerapan Program Modern Agriculture Advance System (PM-AAS) yang mengintegrasikan teknologi dan mekanisasi pertanian untuk meningkatkan produktivitas usaha tani.
Tin juga menyampaikan bahwa pemerintah terus memperkuat langkah mitigasi kekeringan melalui program pompanisasi yang didukung penyediaan akses energi di sentra pertanian. Melalui kolaborasi dengan PLN melalui program Listrik Masuk Sawah, operasional pompa air diharapkan semakin optimal sehingga petani tidak bergantung sepenuhnya pada bahan bakar dalam menjaga ketersediaan air irigasi.
Dalam sesi dialog, Wakil Bupati Indragiri Hulu, Riau, Hendrizal, didampingi Kepala BBPP Lembang Ahmad Dedy Syahtori, menyampaikan adanya sejumlah wilayah yang menghadapi tantangan alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan sawit.
Menanggapi hal tersebut, Arsanti menegaskan bahwa lahan yang telah masuk dalam program Cetak Sawah Rakyat diperuntukkan bagi pengembangan pertanian tanaman pangan, khususnya persawahan. Karena itu, pemanfaatan lahan harus tetap sesuai tujuan program guna mendukung peningkatan produksi pangan nasional.
Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP), pemerintah daerah, penyuluh pertanian, Brigade Pangan, hingga petani di lokasi pelaksanaan.
