TVRINews, Lampung Timur
Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) masih menjadi ancaman serius bagi kelestarian Taman Nasional Way Kambas (TNWK) dan wilayah sekitarnya.
Rekam jejak menunjukkan kebakaran menghanguskan sekitar 1.970 hektare kawasan TNWK pada 2023, dengan 76 titik panas terdeteksi hingga Juli 2025.
Puncaknya pada Agustus 2026, kebakaran melalap sekitar 802,4 hektare lahan di wilayah penyangga seperti Braja Harjosari, Braja Kencana, Braja Luhur, dan Rantau Jaya.
Merespons kondisi krusial tersebut, Markas Besar (Mabes) TNI menurunkan Satgas Karhutla untuk melakukan safari penyuluhan intensif selama 28 hari di 22 desa penyangga TNWK.
Langkah preventif ini dipimpin langsung oleh Ketua Tim Satgas Karhutla Mabes TNI Khusus Wilayah Lampung Timur, Brigjen TNI Tommy Arief Susanto, dengan melibatkan personel gabungan tiga matra (TNI AD, TNI AL, dan TNI AU) bersama pemerintah desa dan elemen masyarakat.
Rangkaian safari edukasi yang sebelumnya digelar melalui forum dialog "Sambung Rasa" di Balai Desa Braja Harjosari pada Selasa, 1 September 2026, kini berlanjut di lokasi Konservasi Mangrove dan Mangrove Park (KNMP) Desa Sukorahayu pada Kamis, 3 September 2026.
Brigjen TNI Tommy Arief Susanto menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan perintah langsung pimpinan tertinggi TNI untuk menyentuh akar rumput demi memutus rantai kebakaran tahunan.
Tommy mengatakan, melalui koordinasi intensif di lapangan, pihaknya menampung aspirasi yang aktual di lapangan, salah satunya mendorong optimalisasi layanan hotline aduan serta pembentukan pos pantau guna memastikan setiap laporan warga dan potensi ancaman dapat ditangani dengan cepat dan tepat.
"Dari rangkaian pemaparan dan diskusi bersama jajaran di daerah, ditekankan pentingnya kejelasan alur tindakan agar petugas tidak lagi ragu atau bingung saat menghadapi kendala teknis maupun aturan di lapangan," ujarnya.
Tommy mengatakan, seluruh masukan dan hasil jawaban dari peninjauan lapangan ini nantinya disusun secara tertulis untuk dilaporkan kepada pimpinan tinggi, termasuk Asisten Operasi (Asops), sesuai dengan garis komando dan instruksi kerja yang berlaku.
"Dari hasil diskusi, dengan adanya penguatan hotline aduan dan pos pantau ini, diharapkan koordinasi lintas lini semakin solid sehingga setiap laporan masyarakat dapat direspon tanpa kendala birokrasi yang berkepanjangan," kata dia.
Selain itu, dalam arahannya, Laksamana TNI Bambang Darmono membekali warga dengan metode Deteksi Dini dan Lapor Cepat melalui penerapan empat langkah utama, yaitu mengamati tanda-tanda kemunculan asap atau titik api secara waspada, memastikan koordinat lokasi kebakaran, segera melaporkan ke aparat melalui saluran aduan tanpa menunda, serta memandu tim pemadam menuju titik kejadian.
"Kami mengimbau masyarakat agar tidak membersihkan lahan dengan cara membakar, mengelola vegetasi kering secara berkala, serta mengaktifkan kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) di tingkat dusun," jelas Laksamana TNI Bambang Darmono.
